Wakil Walikota Kediri Minta RSBI Dievaluasi

Program Nasional tentang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sudah dijalankan Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat selama kurang lebih empat tahun. Tetapi, dalam prosesnya justru terjadi pungutan-pungutan dengan kedok sumbangan yang membebani anggaran. Oleh karena itu, program RSBI di Kota Kediri perlu dievaluasi.

Demikian disampaikan oleh Wakil Walikota Kediri Abdullah Abubakar. Pihaknya meminta agar Disdik meneliti ulang dan memprosentasi penganggaran atas keberadaan RSBI, yang dirasa telah membenani anggaran sekolah reguler serta “melegalkan” pungutan dalam jumlah besar kepada wali murid.

Seperti yang terjadi di SMA Negeri 2 Kediri, nilai sumbangan RSBI mencapai Rp 25 juta. Abdullah menegaskan, jika praktik-praktik pungutan terus dilegalkan, maka menimbulkan kesan bahwa RSBI hanyalah sekolah untuk anak-anak dari orang yang kaya.

Sementara masyarakat dari kalangan ekonomi lemah tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah berkualitas. “Saya sangat tidak setuju adanya RSBI, kerena menimbulkan masalah baru bagi dunia pendidikan,” kata Abdullah Abu Bakar, Sabtu (2/7/11) kemarin.

Masih kata Abdullah, sejumlah orang tua wali murid yang menyekolahkan anaknya di RSB merasa terpaksa dengan beban biaya yang tinggi. Sehingga harus ditata ulang.

Pengelolaan RSBI terkesan semakin liar menerapkan pungutan kepada walimurid. Desakan sama datang datang dari Dewan Pendidikan setempat. DP akan segera melakukan hearing bersama Disdik dan sekolah RSBI untuk membahas masalah sumbangan-sumbangan yang dianggap melewati batas kepatutan tersebut

Sumber : kedirijaya.com